ILMU EKONOMI

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan (Ingg: scarcity).

Adam Smith diakui sebagai bapak dari ilmu ekonomi

Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani οἶκος (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan νόμος (nomos), atau “peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.” Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.

 

Secara umum, subyek dalam ekonomi dapat dibagi dengan beberapa cara, yang paling terkenal adalah mikroekonomi vs makroekonomi. Selain itu, subyek ekonomi juga bisa dibagi menjadi positif (deskriptif) vs normatif, mainstream vs heterodox, dan lainnya. Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga, bisnis, dan pemerintah. Teori ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang-bidang selain bidang moneter, seperti misalnya penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan, keluarga dan lainnya. Hal ini dimungkinkan karena pada dasarnya ekonomi — seperti yang telah disebutkan di atas — adalah ilmu yang mempelajari pilihan manusia. Banyak teori yang dipelajari dalam ilmu ekonomi diantaranya adalah teori pasar bebas, teori lingkaran ekonomi, invisble hand, informatic economy, daya tahan ekonomi, merkantilisme, briton woods, dan sebagainya.

Ada sebuah peningkatan trend untuk mengaplikasikan ide dan metode ekonomi dalam konteks yang lebih luas. Fokus analisa ekonomi adalah “pembuatan keputusan” dalam berbagai bidang dimana orang dihadapi pada pilihan-pilihan. misalnya bidang pendidikan, pernikahan, kesehatan, hukum, kriminal, perang, dan agama. Gary Becker dari University of Chicago adalah seorang perintis trend ini. Dalam artikel-artikelnya ia menerangkan bahwa ekonomi seharusnya tidak ditegaskan melalui pokok persoalannya, tetapi sebaiknya ditegaskan sebagai pendekatan untuk menerangkan perilaku manusia. Pendapatnya ini kadang-kadang digambarkan sebagai ekonomi imperialis oleh beberapa kritikus.

Banyak ahli ekonomi mainstream merasa bahwa kombinasi antara teori dengan data yang ada sudah cukup untuk membuat kita mengerti fenomena yang ada di dunia. Ilmu ekonomi akan mengalami perubahan besar dalam ide, konsep, dan metodenya; walaupun menurut pendapat kritikus, kadang-kadang perubahan tersebut malah merusak konsep yang benar sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan “apa seharusnya dilakukan para ahli ekonomi?” The traditional Chicago School, with its emphasis on economics being an empirical science aimed at explaining real-world phenomena, has insisted on the powerfulness of price theory as the tool of analysis. On the other hand, some economic theorists have formed the view that a consistent economic theory may be useful even if at present no real world economy bears out its prediction.

SUMBER: http://susanti.student.umm.ac.id 

MOTIF DAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI

1.  Motif Ekonomi
Manusia bekerja dan melakukan kegiatan tentu saja mempunyai tujuan.  Bila kita perhatikan dengan sungguh-sungguh aktifitas manusia dalam kegiatan ekonomi yang bermacam-macam mempunyai motif ekonomi yang sering berbeda dan beragam. Namun, secara garis besarnya manusia melakukan kegiatan ekonomi karena didorong oleh motif sebagai berikut :

a.  Ingin Memenuhi kebutuhan dan kemakmuran
kegiatan pengusaha kecil, menengah, koperasi, dan pengusaha besar termasuk motif ingin memenuhi kebutuhan dan kemakmuran. Motif inilah yang merupakan dorongan utama manusia melakukan kegiatan ekonomi.

b.   Ingin Menolong Sesama Manusia
Contoh Lutfi yang mendirikan taman kanak-kanak bagi dhuafa (anak yang tidak mampu) tersebut di atas termasuk dalam motif ini. Demikian pula banyak pengusaha besar yang mendirikan sekolah, pesantren, panti asuhan, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas termasuk motif ingin menolong sesama manusia.

c.    Ingin Terpandang Dalam Masyarakat
Selain motif ekonomi yang positif ada pula motif ekonomi yang negatif. Setiap kegiatan ekonomi dan aktifitas pengusaha tentu ingin mencapai keberhasilan, baik berupa keuntungan yang meningkat maupun kemampuan penguasaan sektor ekonomi dan kekayaan yang melimpah. Sampai di situ tujuannya wajar dan baik apalagi bila kesuksesan itu dimanfaatkan untuk membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan negara berupa pajak, sehingga masyarakat memuji dan berusaha mencontoh keberhasilan tersebut. Namun demikian, tujuan akhirnya bukanlah hal tersebut. Yang menjadi tujuan akhir dengan keberhasilan dan kekayaan yang banyak itu adalah ingin terpandang dan terhormat dalam masyarakat. Akibatnya mereka berusaha menghindar dan memanipulasi pajak serta kurang tertarik menolong sesama manusia. Di negara kapitalis memang harga diri manual sering diukir oleh banyaknya materi yang dikuasai dan dimiliki. Akan tetapi. di Indonesia yang penduduknya beragama, seharusnya nilai manusia diukur dari akhlaknya. Hal ini akan lebih baik pula bila mereka yang bertakwa itu orang kaya dan berkuasa, baik dibidang ekonomi maupun pemerintahan sehingga akan membawa kemakmuran.

d.    Motif Kekuasaan Politik dan Ekonomi
Banyak pengusaha yang bergerak di berbagai bidang ekonomi, mulai dari industri hulu sampai industri hilir. Dari pertambangan, industri pakaian. dan pengangkutan, hingga penjualan barang-barang jadi. Selain itu, tidak sedikit pula pengusaha yang menangani perkebunan, peternakan, perikanan. perbankan dan perasuransian. Semua kegiatan tersebut ditujukan untuk menguasai bidang-bidang ekonomi yang selanjutnya ditujukan untuk kekuasaan dalam lingkup politik. Mereka menjadi orang-orang yang mampu mempengaruhi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal tersebut bertujuan untuk mengamankan kerajaan bisnisnya. Jika perlu mereka berusaha dan bertindak sebagai pemegang monopoli dan oligopoli.
Sebenarnya usaha mereka masih dapat dimaklumi bila ditujukan untuk memperluas lapangan kerja dan kemakmuran masyarakat.Namun, tidak demikian kenyataannya. Mereka ingin berkuasa dibidang politik. Kita mengetahui kelompok pengusaha besar di Amerika Serikat dapat mempengaruhi kekuasaan legislatif dan ikut mempengaruhi pemilihan Presiden. Merekapun secara tidak langsung turut serta mempengaruhi kebijakan ekonomi luar negeri negaranya.
Kegiatan mereka bisa positif, tetapi bisa juga negatif. Sisi negatifnya dapat menekan negara-negara berkembang dan miskin agar tunduk kepada kebijakan ekonomi dan politik mereka, jika tidak patuh, sanksi akan dijatuhkan berupa embargo ekonomi melalui wewenang
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Di sinilah kesulitan negara-negara berkembang yang banyak utangnya. Kedaulatan politik dan ekonominya diintervensi. Di Indonesia banyak konglomerat yang tujuannya antara lain untuk kekuasaan dibidang politik. Mereka membantu dengan kucuran dana bermiliar-miliar rupiah kepada partai tertentu agar menang dalam pemilihan umum. Dengan kemenangan tersebut perusahaan perusahaan mereka dijamin dan dilindungi. Di samping itu mereka dapat berperan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan kabinet.

2. Prinsip Ekonomi
Contoh perinsip ekonomi :
Serombongan remaja dari sebuah kota mengadakan perjalanan ke daerah wisata yang berjarak lebih kurang 100 KM dari tempat tinggalnya. Setelah berkunjung ke obyek wisata mereka mengadakan berbagai permainan, hiburan, dan makan bersama. Sore hari sebelum pulang mereka berbelanja buah-buahan dan sayur-sayuran. Bis yang mereka tumpangi hampir penuh dengan barang-barang belanjaan. Namun, sebagian dart remaja tersebut tidak membeli oieh-oleh. Mereka membeli buah-buahan dan sayur-sayuran di pasar tradisiona! dekat rumahnya yang jauh lebih.murah. Selain.lebih segar, lengkap dan tidak mempersempit tempat duduk di bis yang mereka tumpangi sendiri.
Remaja yang berbelanja di daerah wisata sadar atau tidak telah keluar dari prinsip ekonomi. Mereka melakukan hal itu karena kebiasaan dan gengsi yang mengalahkan pertimbangan rasional. Kecuali harganya yang dua kali lipat juga mempersempit tempat duduk dan mengganggu yang tidak berbelanja. Lain halnya dengan remaja yang berbelanja di pasar tradisional.
Mereka mendapatkan buah-buahan dan sayur-sayuran yang lebih berkualita. dengan harga yang jauh lebih murah. Mereka melakukan tindakan yang  sesuai dengan prinsip ekonomi.
Dalam prinsip ekonomi terdapat unsur-unsur kegiatan, pengorbanaa dan hasil. Di kalangan pengusaha kita, terdapat kebiasaan yang tidak menguntungkan bangsanya sendiri, mungkin mereka itu warga negara yang kurang banyak bergaul dan memahami kemampuan bangsa Indonesia.
Pengusaha tersebut merasa rendah diri dan terlalu membanggakan dan mengagumi orang asing. Dalam kerajaan bisnisnya, mereki mengangkat orang-orang asing menduduki jabatan top manager, konsultar akuntan, dan pengacara. Padahal kemampuan bangsa sendiri untuk menduduki jabatan tersebut lebih dari cukup. Tenaga asing mereka bayar dengan dolar, yang perbedaannya lima sampai sepuluh kali lipat upah tenaga ahli lokal. Padahal tenaga-tenaga ahli Indonesia tidak kalah, malah lebih baik dari tenaga-tenaga luar negeri sekalipun mereka dibayar lebih murah. Tindakan pengusaha tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi sebab mengakibatkan biaya produksi naik, output tidak lebih baik, hargi naik, dan konsumen dirugikan. Mereka melakukan hal itu tanpa perhitungan dan disadari atau tidak akan merugikan tenaga ahli dan bangsanya sendiri.
Contoh lain, yaitu banyak pengusaha yang menggunakan seluruh tenaga ahli dan karyawannya terdiri dari orang-orang Indonesia. Malah posisi mandor dan tenaga pelaksana mayoritas terdiri dari penduduk di sekitar lokasi perusahaan. Namun, produksi yang dihasilkan, baik kualitas maupun kuantitas memenuhi standar internasional. Pengusaha yang disebut terakhir ini dalam kebijakan dan tindakannya sesuai dengan prinsip ekonomi. Biaya produksi relatif lebih kecil dan keamanan perusahaan lebih terjamin karena masyarakat sekitarnya merasa memiliki. Dan jika ada pihak-pihak yang akan mengganggu perusahaan, masyarakat akan membela dan melindungi perusahaan tersebut.

DEFLASI

Definisi deflasi. Deflasi adalah Keadaan yang menunjukkan daya beli uang meningkat dalam masa tertentu karena jumlah uang yang beredar relatif lebih kecil dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Pengertian lain, yakni kebijakan pemerintah suatu negara untuk mengendalikan inflasi, dengan mengurangi permintaan dan menjaga suplai agar harga dapat dikendalikan. Bisa juga berarti pengurangan suplai uang, kredit, dan sebagainya, ataupun suatu keadaan jumlah uang yang beredar lebih sedikit dibandingkan dengan persediaan barang sehingga daya beli uang meningkat.

Dalam ekonomi , deflasi merupakan keadaan dimana penurunan tingkat harga umum barang dan layanan yang berkelanjutan di bawah inflasi yaitu ke titik nol . Deflasi adalah lawa n dari inflasi . Untuk anggota ekonomi , istilah ini menjadi dan kadang digunakan untuk merujuk pada penurunan dalam jumlah pasokan uang ( sebagai satu sebab langsung penurunan dari tingkat harga umum ) . Akan tetapi , kini penurunan jumlah pasokan uang ini lebih sering disebut sebagai sebuah " kontraksi " uang . Ketika deflasi , permintaan untuk likuiditas akan naik , dibandingkan barang atau manfaat . Sewaktu deflasi daya beli uang juga naik .

Deflasi dianggap sebagai satu masalah dalam ekonomi modern karena potensi lingkaran deflasi dan kaitannya dengan Zaman resesi .

Para ekonom umumnya percaya bahwa deflasi merupakan masalah dalam ekonomi modern karena bahaya spiral deflasi .Deflasi berkorelasi dengan depresi - termasuk Depresi Besar , termsuk bank yang gagal pada deposan . . Selain itu , deflasi dapat menyebabkan ekonomi memasuki perangkap likuiditas. Namun, secara historis tidak semua keadaan deflasi sesuai dengan periode pertumbuhan ekonomi yang menurun dratis.

Dalam keuangan modern, deflasi didefinisikan sebagai meningkatnya permintaan terhadap uang berdasarkan jumlah uang yang berada di masyarakat. Teori Jumlah Peredaran Uang (Quantity Theory of Money) didapatkan dari persamaan Fisher sebagai berikut:

MV = PT

M : Money Supply atau Persediaan Uang di masyarakat

V : Velocity atau kecepatan perputaran uang.

P : Average Price Level atau tingkat harga rata-rata.

T : Total Number of transactions atau Jumlah Transaksi.

b. Penyebab
Jadi dapat disimpulkan bahwa ada empat buah penyebab Deflasi :

1. Menurunnya persediaan uang di masyarakat.

2. Meningkatnya Persediaan Barang

3. Menurunnya permintaan akan barang.

4. Naiknya permintaan akan uang

c. Dampak

Deflasi dapat menyebabkan menurunnya persediaan uang di masyarakat dan akan menyebabkan depresi besar (seperti yang dialami Amerika dulu) dan juga akan membuat pasar Investasi (Saham) akan mengalami kekacauan.

Dikarenakan harga barang mengalami penurunan, konsumen memiliki kemampuan untuk menunda belanja mereka lebih lama lagi dengan harapan harga barang akan turun lebih jauh. Akibatnya aktivitas ekonomi akan melambat dan memberikan pengaruh pada spiral deflasi (deflationary spiral).

Dampak susulan dari melesunya kegiatan ekonomi adalah banyak pekerja yang akhirnya mengalami PHK karena pemiliki bisnis tidak sanggup membayar gaji karyawannya (lha barang tidak laku, mau bayar dari mana?). Dengan demikian pendapatan yang diterima masyarakat menjadi sedikit dan jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin berkurang.

Dari sisi investasi, deflasi juga mengakibatkan melesunya investasi di sektor riil maupun di lantai bursa. Akibatnya ini akan menambah berat kelesuan ekonomi dikarenakan tidak ada lagi aktivitas bisnis yang berjalan.

Deflasi juga dapat menyebabkan suku bunga disuatu negara menjadi nol persen. Lalu diikuti juga dengan turunnya suku bunga pinjaman di bank. Ini memang merupakan langkah paliatif untuk mencegah masyarakat menyimpan uangnya di bank yang dapat membuat peredaran uang semakin kecil.

Thanks to : Mazterchez

Sumber: http://id.shvoong.com/business-management/international-business/2200669-pengertian-deflasi/#ixzz1bCLqMaOO

http://scientistofsocial.blogspot.com/2011/09/deflasi.html

INFLASI

Pengertian:

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang.^[1] Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Penyebab:

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan(tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi). Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (Government) seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll.

Inflasi tarikan permintaan (Ingg: demand pull inflation) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment dimanana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

Inflasi desakan biaya (Ingg: cost push inflation) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal, yaitu :

kenaikan harga, misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji, misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang.

Penggolongan:

Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.

Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (Closed Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation). Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi).

Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :

1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

Mengukur Inflasi:

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:

• Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
• Indeks biaya hidup atau cost-of-living index (COLI).
• Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
• Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
• Indeks harga barang-barang modal
• Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

Dampak Inflasi:

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif- tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Kita ambil contoh seorang pensiunan pegawai negeri tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiunnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun di tahun 2003 -atau tiga belas tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah. Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi.

Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena, untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat.

Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman.

Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil).

Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Peran Bank Sentral:

Bank sentral memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam artian bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral -termasuk pemerintah. Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang kurang independen -- salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian -- akan mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi.

Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan/atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflasi) maupun eksternal (kurs). Saat ini pola inflation targeting banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia, termasuk oleh Bank Indonesia.

Referensi:

1. http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi 
2. Barro, Robert J. Macroeconomics
3. Brown, A. World Inflation Since 1950
4. Case, Karl E. and Fair, Ray C. Principles of Macroeconomics
5. Bureau of Labor Statistics
6. Kieler, Mads The ECB's Inflation Objective
7. George Reisman, Capitalism: A Treatise on Economics (Ottawa : Jameson Books, 1990), 503-506 & Chapter 19 ISBN 0-915463-73-3
8. Murray N. Rothbard, What has government done to our money? ISBN 0-945466-10-2. Good introduction to Austrian school's view on money, inflation etc.

1. ^ “Ekspektasi kenaikan harga ini antara lain bisa disebabkan adanya kekhawatiran konsumen terhadap kenaikan tarif-tarif komoditas yang dikendalikan pemerintah, seperti BBM, listrik, serta ketidaklancaran distribusi barang dan/atau berkurangnya ketersediaan barang atau jasa sebagai akibat mahalnya biaya transportasi atau miniminya infratstruktur yang memadai,”

 

 

 

 

 

 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

  Pengertian:

1. Peningkatan kualitas proses pembuatan keputusan harus didasarkan penerapan prinsip– prinsip,   visioner, partisipatif, equality, transparan, accountable, profesional, honest, efektif & efisien, supervition, social responsibility, ethical, sustanability.
2. Pembuatan keputusan yang bernilai tambah bagi pemegang saham (shareholders), peningkatan SDM dan capital serta berfokus pada profitability jangka panjang.
3. Turut serta membina dan menghadirkan suatu iklim kerja sama yang baik, yang dapat dipertanggungjawabkan baik internal dan juga eksternal serta hubungan kerja dengan institusi terkait.
4. Sharing pengalaman dalam membangun kerja sama yang baik, harmonis, mutualis dan langgeng.

    Prinsip-prinsip GCG

	Transparansi , yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
	Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional, tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari manapun yang tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
	Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi , pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan secara efektif.
	Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
	Kewajaran ( fairness) , yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundangan yang berlaku.

Jadi betapa pentingnya seseorang pemimpin memahami dan melaksanakan prinsip – prinsip ini karena akan mampu membawa perusahaan atau organisasi mencapai pengelolaan keuangan yang baik menghadirkan etika bisnis dan benar dan juga mampu memelihara lingkungan usaha dan organisasinya melalui pembagian wewenang dan tanggung jawab serta mengelolah sumber daya secara optimal sehingga mampu menjembatangi kesenjangan ekonomi, sosial, teknologi dan sebagainya.

(Kutipan: Alexander Wijaya Haryawan dan P. Tarigan)

KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil. 

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : 

1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy

          Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar

1. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy

Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

1. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

1. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

1. Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. 

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

 Sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter

http://www.google.co.id/imgres?imgurl=https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheaSXCO6Bmpa-KoGkzvk8u229DIyGAsJnJweeF8MFJYgvJYXPW8vv7uRyzFLTmvUFxPs4_rPCTVL5nmU2YzdSMIsMmBUEE2ZE9ibVAmiluGX960Q5uqP5PUFenKVLfWTGHCWGo0aTQCg9K/s1600/dinar-dirham_nusantara.jpg&imgrefurl=http://ahmad-dj.blogspot.com/2010/11/kebijakan-moneter-rasulullah-saw.html&usg=__Sy_Gr6fP4Z9V1jK-EWe3Fsgzq5M=&h=300&w=450&sz=48&hl=id&start=0&zoom=1&tbnid=54ScwaNxNGrtXM:&tbnh=136&tbnw=180&ei=WYDYTeOzGMymrAfu0vT_BQ&prev=/search%3Fq%3Dkebijakan%2Bmoneter%26hl%3Did%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26biw%3D1360%26bih%3D629%26tbm%3Disch%26prmd%3Divnsb0%2C173&itbs=1&iact=rc&sqi=2&page=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:8,s:0&tx=85&ty=57&biw=1360&bih=629