MOTIF DAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI

1.  Motif Ekonomi
Manusia bekerja dan melakukan kegiatan tentu saja mempunyai tujuan.  Bila kita perhatikan dengan sungguh-sungguh aktifitas manusia dalam kegiatan ekonomi yang bermacam-macam mempunyai motif ekonomi yang sering berbeda dan beragam. Namun, secara garis besarnya manusia melakukan kegiatan ekonomi karena didorong oleh motif sebagai berikut :

a.  Ingin Memenuhi kebutuhan dan kemakmuran
kegiatan pengusaha kecil, menengah, koperasi, dan pengusaha besar termasuk motif ingin memenuhi kebutuhan dan kemakmuran. Motif inilah yang merupakan dorongan utama manusia melakukan kegiatan ekonomi.

b.   Ingin Menolong Sesama Manusia
Contoh Lutfi yang mendirikan taman kanak-kanak bagi dhuafa (anak yang tidak mampu) tersebut di atas termasuk dalam motif ini. Demikian pula banyak pengusaha besar yang mendirikan sekolah, pesantren, panti asuhan, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas termasuk motif ingin menolong sesama manusia.

c.    Ingin Terpandang Dalam Masyarakat
Selain motif ekonomi yang positif ada pula motif ekonomi yang negatif. Setiap kegiatan ekonomi dan aktifitas pengusaha tentu ingin mencapai keberhasilan, baik berupa keuntungan yang meningkat maupun kemampuan penguasaan sektor ekonomi dan kekayaan yang melimpah. Sampai di situ tujuannya wajar dan baik apalagi bila kesuksesan itu dimanfaatkan untuk membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan negara berupa pajak, sehingga masyarakat memuji dan berusaha mencontoh keberhasilan tersebut. Namun demikian, tujuan akhirnya bukanlah hal tersebut. Yang menjadi tujuan akhir dengan keberhasilan dan kekayaan yang banyak itu adalah ingin terpandang dan terhormat dalam masyarakat. Akibatnya mereka berusaha menghindar dan memanipulasi pajak serta kurang tertarik menolong sesama manusia. Di negara kapitalis memang harga diri manual sering diukir oleh banyaknya materi yang dikuasai dan dimiliki. Akan tetapi. di Indonesia yang penduduknya beragama, seharusnya nilai manusia diukur dari akhlaknya. Hal ini akan lebih baik pula bila mereka yang bertakwa itu orang kaya dan berkuasa, baik dibidang ekonomi maupun pemerintahan sehingga akan membawa kemakmuran.

d.    Motif Kekuasaan Politik dan Ekonomi
Banyak pengusaha yang bergerak di berbagai bidang ekonomi, mulai dari industri hulu sampai industri hilir. Dari pertambangan, industri pakaian. dan pengangkutan, hingga penjualan barang-barang jadi. Selain itu, tidak sedikit pula pengusaha yang menangani perkebunan, peternakan, perikanan. perbankan dan perasuransian. Semua kegiatan tersebut ditujukan untuk menguasai bidang-bidang ekonomi yang selanjutnya ditujukan untuk kekuasaan dalam lingkup politik. Mereka menjadi orang-orang yang mampu mempengaruhi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal tersebut bertujuan untuk mengamankan kerajaan bisnisnya. Jika perlu mereka berusaha dan bertindak sebagai pemegang monopoli dan oligopoli.
Sebenarnya usaha mereka masih dapat dimaklumi bila ditujukan untuk memperluas lapangan kerja dan kemakmuran masyarakat.Namun, tidak demikian kenyataannya. Mereka ingin berkuasa dibidang politik. Kita mengetahui kelompok pengusaha besar di Amerika Serikat dapat mempengaruhi kekuasaan legislatif dan ikut mempengaruhi pemilihan Presiden. Merekapun secara tidak langsung turut serta mempengaruhi kebijakan ekonomi luar negeri negaranya.
Kegiatan mereka bisa positif, tetapi bisa juga negatif. Sisi negatifnya dapat menekan negara-negara berkembang dan miskin agar tunduk kepada kebijakan ekonomi dan politik mereka, jika tidak patuh, sanksi akan dijatuhkan berupa embargo ekonomi melalui wewenang
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Di sinilah kesulitan negara-negara berkembang yang banyak utangnya. Kedaulatan politik dan ekonominya diintervensi. Di Indonesia banyak konglomerat yang tujuannya antara lain untuk kekuasaan dibidang politik. Mereka membantu dengan kucuran dana bermiliar-miliar rupiah kepada partai tertentu agar menang dalam pemilihan umum. Dengan kemenangan tersebut perusahaan perusahaan mereka dijamin dan dilindungi. Di samping itu mereka dapat berperan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan kabinet.

2. Prinsip Ekonomi
Contoh perinsip ekonomi :
Serombongan remaja dari sebuah kota mengadakan perjalanan ke daerah wisata yang berjarak lebih kurang 100 KM dari tempat tinggalnya. Setelah berkunjung ke obyek wisata mereka mengadakan berbagai permainan, hiburan, dan makan bersama. Sore hari sebelum pulang mereka berbelanja buah-buahan dan sayur-sayuran. Bis yang mereka tumpangi hampir penuh dengan barang-barang belanjaan. Namun, sebagian dart remaja tersebut tidak membeli oieh-oleh. Mereka membeli buah-buahan dan sayur-sayuran di pasar tradisiona! dekat rumahnya yang jauh lebih.murah. Selain.lebih segar, lengkap dan tidak mempersempit tempat duduk di bis yang mereka tumpangi sendiri.
Remaja yang berbelanja di daerah wisata sadar atau tidak telah keluar dari prinsip ekonomi. Mereka melakukan hal itu karena kebiasaan dan gengsi yang mengalahkan pertimbangan rasional. Kecuali harganya yang dua kali lipat juga mempersempit tempat duduk dan mengganggu yang tidak berbelanja. Lain halnya dengan remaja yang berbelanja di pasar tradisional.
Mereka mendapatkan buah-buahan dan sayur-sayuran yang lebih berkualita. dengan harga yang jauh lebih murah. Mereka melakukan tindakan yang  sesuai dengan prinsip ekonomi.
Dalam prinsip ekonomi terdapat unsur-unsur kegiatan, pengorbanaa dan hasil. Di kalangan pengusaha kita, terdapat kebiasaan yang tidak menguntungkan bangsanya sendiri, mungkin mereka itu warga negara yang kurang banyak bergaul dan memahami kemampuan bangsa Indonesia.
Pengusaha tersebut merasa rendah diri dan terlalu membanggakan dan mengagumi orang asing. Dalam kerajaan bisnisnya, mereki mengangkat orang-orang asing menduduki jabatan top manager, konsultar akuntan, dan pengacara. Padahal kemampuan bangsa sendiri untuk menduduki jabatan tersebut lebih dari cukup. Tenaga asing mereka bayar dengan dolar, yang perbedaannya lima sampai sepuluh kali lipat upah tenaga ahli lokal. Padahal tenaga-tenaga ahli Indonesia tidak kalah, malah lebih baik dari tenaga-tenaga luar negeri sekalipun mereka dibayar lebih murah. Tindakan pengusaha tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi sebab mengakibatkan biaya produksi naik, output tidak lebih baik, hargi naik, dan konsumen dirugikan. Mereka melakukan hal itu tanpa perhitungan dan disadari atau tidak akan merugikan tenaga ahli dan bangsanya sendiri.
Contoh lain, yaitu banyak pengusaha yang menggunakan seluruh tenaga ahli dan karyawannya terdiri dari orang-orang Indonesia. Malah posisi mandor dan tenaga pelaksana mayoritas terdiri dari penduduk di sekitar lokasi perusahaan. Namun, produksi yang dihasilkan, baik kualitas maupun kuantitas memenuhi standar internasional. Pengusaha yang disebut terakhir ini dalam kebijakan dan tindakannya sesuai dengan prinsip ekonomi. Biaya produksi relatif lebih kecil dan keamanan perusahaan lebih terjamin karena masyarakat sekitarnya merasa memiliki. Dan jika ada pihak-pihak yang akan mengganggu perusahaan, masyarakat akan membela dan melindungi perusahaan tersebut.